Reformasi Birokrasi dibawah Kepemimpinan Nursholeh
Category : Slide News
Rabu, 20 September 2017
3 minggu 6 hari 21 jam 59 menit yang lalu

Surakarta- Plt. Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, M.MPd menghadiri sosialisasi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Selasa (19/9) di Hotel Alila Solo,. Di sela-sela acara Walikota menghadap Gubernur Ganjar Pranowo untuk melaporkan hasil konsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono pada Kamis (14/9) lalu, dalam pertemuan tersebut Walikota Tegal juga meminta ijin kepada Gubernur untuk melaksanakan Pelantikan Pengembalian jabatan bagi para non-job yang melakukan gugatan PTUN maupun yang tidak.

Malam harinya di tempat yang sama, Plt. Walikota Tegal diundang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membahas penataan birokrasi. Rapat tersebut dipimpin oleh Tasdik Kinanto yang juga dihadiri oleh Ketua KASN Prof. Sofyan Efendi, Prof. Prijono Tjiptoherijanto Komisioner KASN, Budi Wibowo Assisten III Setda Provinsi Jateng, Siswo Laksono Inspektur Provinsi Jateng, Arif Irwanto Kepala BKD Provinsi Jateng, DK. Sinta Plt. Sekda Kota Tegal, Nunik Pratiwi Plt. Inspektur Kota Tegal dan Ikrar Kepala BKD Kota Tegal.

Dalam rapat koordinasi teknis KASN dengan Pemprov Jateng dan Pemkot Tegal, Walikota Tegal menyampaikan pointer sebagai berikut :

1. Rencana Reformasi bidang SDM :

- Pengembalian nonjob, dengan melaksanakan putusan TUN.

- Penataan personil, sebagai evaluasi mutasi dan promosi yang dilaksanakan mantan Walikota yang melanggar aturan perundangan.

- Pengisian personil, berdasarkan Ijin Mendagri dan Rekomendasi KASN.

2. Merubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Lakukan rekonsialiasi, bangun budaya kerja agar ASN semakin profesional, taat aturan, berdedikasi tinggi untuk melayani masyarakat sebagaimana petunjuk Gubernur Ganjar Pranowo.

3. Melaksanakan program-program pencegahan korupsi dengan fasilitasi tim KORSUPGAH KPK.

Program yang urgent untuk dilaksanakan adalah :

1. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dan

2. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi secara terbuka.

Rapat Koordinasi tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen pencabutan banding putusan PTUN yang dilakukan oleh Walikota terdahulu.

Hak Cipta © 2017 Layanan Informasi Publik. Diskominfo.